Halo, pembaca buletin Periksa fakta kecepatan!
Industri media di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan munculnya model bisnis baru yang mempromosikan misinformasi. Ini dikenal sebagai ‘model inkubator’. Skema ini memungkinkan situs berita kecil menghasilkan artikel dalam jumlah besar tanpa ada yang memverifikasi kebenarannya.
Jika ratusan artikel produksi tidak lolos proses verifikasi, apa yang membedakannya dengan berita palsu?
Anda menerima buletin ini dari seorang teman dan bukan dari surel Tempo? Daftar email Di Sini membawa pergi.
Bagian ini ditulis Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Potensi misinformasi dalam konten umpan klik Media
Penelitian Profesor Iko Idris dari Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia mengungkapkan bahwa model inkubator ini memberikan imbalan finansial berdasarkan tampilan halaman dan pendapatan Google AdSense.
Mind of the People Media Network – bersama pemain lain seperti Grup Kompas Gramedia – adalah salah satu pionir model ini. Pembuat konten seringkali tidak dibayar dengan gaji tetap, tetapi hanya berdasarkan gaji tersebut transportasi dan iklan yang dihasilkan. Model bayar per klik ini mendorong produksi konten secara cepat tanpa memperhatikan validitas informasi.
Meskipun kedua grup media tersebut memiliki reputasi dalam menghasilkan berita berkualitas tinggi, model inkubator ini menciptakan ekosistem misinformasi. People’s Mind Media Network, misalnya, menetapkan sasaran agar setiap redaksi menerbitkan minimal 100 artikel per hari dan mengikuti resep yang ditetapkan untuk pemutaran ulang algoritme – seperti yang direkomendasikan oleh Google Penelusuran, Google Analytics, dan Google Trends.
Wawancara Profesor Iko dengan pembuat konten dan mitra Mind dari People Media Network mengungkapkan bahwa ada praktik yang lebih mirip bentuk perbudakan modern. Beberapa pelapor dalam model tersebut berbicara tentang praktik predator dan eksploitatif karena mereka tidak menerima gaji, tunjangan, atau asuransi kesehatan dari People’s Mind Media Network. “Penghargaannya hanya didasarkan pada berbagi lalu lintas dan Google AdSense dihasilkan dari artikel mereka.”
Model pendapatan bayar per klik ini mendorong penulis untuk mendaur ulang artikel dengan cara menyalin, menempel, dan memutar, sehingga efisien dan cepat. Pengecekan fakta hanya dianggap memperlambat pekerjaan.
Misalnya saja ketika terjadi polarisasi Islam versus Pancasila pada tahun 2021. Saat itulah diposting laman Facebook Mind of the People Media Network.kontribusi sekitar 197 kali per hari. Kebanyakan kontribusi-an adalah artikel yang mengandalkan pernyataan politisi dan influencer media sosial yang diunggah tanpa verifikasi. Banyak yang berisi opini, dugaan, spekulasi, ujaran kebencian dan tuduhan terhadap Pancasila dan Islam, Palestina dan Israel, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pentingnya verifikasi sumber terbukti sulit diterapkan dalam model bisnis inkubator ini. Penelitian Remotivi dengan Narasi dan Pusat Ketahanan Informasi (CIR)Tribun Timur, sebagai bagian dari Jaringan Tribun, terlibat dalam penyebaran informasi palsu terkait perang Rusia-Ukraina. Dengan kekuatan jaringannya, Tribun merayakan invasi yang menciptakan tragedi kemanusiaan dan menormalisasi kekerasan.
Melihat tantangan model bisnis seperti ini, kita perlu memberdayakan diri kita untuk menjadi audiens yang cerdas. Jangan hanya menjadi mangsa informasi palsu dari pembuat konten di media yang hanya mencari keuntungan finansial namun mengabaikan pengecekan fakta.
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Pemeriksaan fakta yang dipilih
Benarkah masuknya pengungsi Rohingya bertujuan untuk mendapatkan kandidat tertentu pada pemilu 2024?
Beredar cerita di akun Instagram dan Facebook ini, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia merupakan bagian dari permainan untuk mendapatkan salah satu calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Ceritanya tentang kasus seorang Rohingya pengungsi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemungkinan akan memilih pada pemilu 2018.
Periklanan
| Hasil cek fakta
Padahal, tujuan para pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia dalam beberapa kelompok adalah untuk menghindari ancaman bahaya di negaranya Myanmar dan Bangladesh, tempat mereka sebelumnya mengungsi. Kasus salah satu pengungsi Rohingya yang mengambil KTP, KK dan masuk DPT tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh pengungsi yang sedang mencari keselamatan di Indonesia.
Waktunya untuk hal-hal sepele!
Benarkah 70 juta pengungsi akan tinggal di Indonesia?
Video dengan logo Tempo.co beredar di TikTok dan Facebook, disertai cerita akan ada 70 juta pengungsi yang tinggal di Indonesia. Indonesia juga disebut-sebut akan hancur jika tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Konten video tersebut menampilkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ketua Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas.
| Apa hasil pengecekan fakta?
Apa yang terjadi minggu ini?
Selama sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki beragam isu mulai dari isu politik, sosial, dan kesehatan. Buka tautan saluran Periksa fakta Tempo.co bacalah hasil cek fakta berikut ini:
Apakah Anda mengenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan buletin ini ke email mereka. Apakah Anda mempunyai kritik, saran atau sekedar ingin bertukar pikiran? Sebarkan Kemarilah. Ingin memeriksa fakta informasi atau klaim yang Anda terima? Berhubungan ObrolanBot Kami.
Ikuti kami di jejaring sosial:
Quoted From Many Source
