Penulis: Muhammad Thaufan Arifuddin (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)
JurnalPost.com – Diskusi wakil ketua mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa baru-baru ini digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu (21/01/2024) malam. . Dengan kata lain, wacana lingkungan hidup menjadi tema utama perdebatan politik ini. Tentu saja lingkungan hidup erat kaitannya dengan sejarah perkembangan kapitalisme.
Kapitalisme sejak revolusi industri telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Persoalan mendasarnya adalah lingkungan hidup dianggap sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara bebas, sedangkan akibat dari proses industri dan pertanian yang kotor dianggap berada di luar masyarakat. Kapitalisme korporasi mungkin tidak bertanggung jawab.
Pada awal abad ke-20, peraturan untuk mengendalikan polusi industri mulai diterapkan di negara-negara industri, namun belum maksimal hingga tahun 1970-an. Saat ini, hanya kerusakan lingkungan hidup yang paling nyata saja yang diatur, dan di banyak belahan dunia, peraturan tersebut masih bersifat nominal (Casson dan Rössner, 2022).
Pemerintahan di berbagai sistem dan zaman telah menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, penciptaan lapangan kerja dan standar hidup yang lebih tinggi daripada melindungi lingkungan alam dengan memulai pembangunan yang ramah lingkungan.
Tentu saja kapitalisme sebagai sebuah sistem akan sangat menimbulkan masalah bagi lingkungan dalam jangka panjang. Tanpa kebijakan publik yang melindungi lingkungan, kapitalisme korporasi dan oligarki cenderung mengabaikan lingkungan, enggan mendukung pertanian organik dan pengembangan energi terbarukan, dan sebagainya.
Di sisi lain, pemerintah, khususnya di negara-negara dunia ketiga, masih terjebak pada pragmatisme pengelolaan lingkungan hidup, pangan, dan pertanian, misalnya dengan memberikan subsidi terhadap peningkatan penggunaan pupuk kimia dan bahan bakar fosil, bahkan menggalakkan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Perusahaan dominan bertujuan mencari keuntungan, merusak ekosistem manusia, dan merusak lingkungan. Namun, beberapa perusahaan bagus menawarkan alternatif radikal terhadap kapitalisme konvensional sambil tetap mencari keuntungan. Mereka mulai memahami bagaimana bisnis nirlaba dapat mengumpulkan sumber daya dan berinovasi sambil berkontribusi terhadap keberlanjutan di tingkat mikro.
Selama tiga dekade terakhir, paradigma hijau telah menjadi bisnis besar. Namun, menjamurnya program sertifikasi dan merek ramah lingkungan serta laporan mengenai keberlanjutan perusahaan hanya menciptakan kebingungan mengenai apa yang benar-benar ramah lingkungan, dan bukannya menyelamatkan planet ini. Masker ramah lingkungan untuk keberlanjutan perusahaan telah menjadi produk lain dalam portofolio perusahaan. Target pasarnya adalah konsumen yang mencari produk yang lebih ramah lingkungan dan investor yang mencari kesopanan dengan mengaku berinvestasi di industri berkelanjutan (Casson dan Rössner, 2022).
Akibatnya, komodifikasi lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar semakin memperumit masalah dan membingungkan konsumen, menjadikan keberlanjutan hanya sekedar kode untuk greenwashing. Dengan kata lain, kapitalisme hijau telah menjadi retorika rezim global dan perusahaan-perusahaan besar saat ini. Presiden Indonesia yang terpilih pada tahun 2024 harus menyadari kecenderungan ini.
Quoted From Many Source
