INDOPOS.CO.ID – Pada Minggu (21/01/2024), diadakan debat empat calon presiden dan wakil presiden di JCC Jakarta yang antara lain membahas isu pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup, sumber daya alam, pangan, dan masyarakat adat.
Dalam debat tersebut, calon wakil presiden nomor satu Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar membuka perdebatan dengan mengutip pernyataan pendiri Nahdlatul Ulam (NU) KH Hasyim Asyari.
“Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari, pendiri NU, mengatakan bahwa petani adalah penolong negara, namun saat ini kita melihat negara dan pemerintah mengabaikan penderitaan petani dan nelayan kita. “Hari ini kita melihat bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan hampir tiga juta petani kecil dalam 10 tahun terakhir,” kata cucu pendiri NU KH. Bisri Siansuri.
Artinya, kata Gus Muhaimin, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektar. Sedangkan ada yang memiliki tanah seluas 500.000 hektare berdasarkan kewenangan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi lain, kami sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food settlement. Peternakan pangan telah terbukti mengabaikan petani, mengabaikan komunitas tradisional, memicu konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Gus Muhaimin juga menyoroti krisis iklim. “Kita menyaksikan bencana ekonomi di mana-mana. Negara harus menanggapi hal ini dengan serius. “Jangan hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Penyelesaian krisis iklim, kata Gus Muhaimin, dimulai dari etika lingkungan. “Kita tidak seimbang dalam pelaksanaan pembangunan. Kami melihat krisis iklim tidak ditangani secara serius. Faktanya, anggaran untuk krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor lainnya, jelasnya.
Pembangunan nasional dan politik nasional, jelas Gus Muhaimin, harus berlandaskan keadilan: keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria dan tentunya keadilan sosial.
“Rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ketinggalan karena negara ini milik rakyat. Pemerintah hanya sebagai eksekutor dari pemilik tanah ini. Etika lingkungan hidup mensyaratkan adanya keseimbangan antara manusia dan alam. Ini bukan win-win,” tegasnya.
Gus Muhaimin meyakini desa harus menjadi tulang punggung pembangunan. “Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian besar dalam program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjamin pembagian tanah bagi para petani kita. “Energi baru dan terbarukan harus digalakkan, bukan malah dikurangi,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Gus Muhaimin, Indonesia harus melakukan perubahan, perubahan demi masa depan kita dan generasi mendatang.
“Petani dan warga negara ikut terlibat, negara menunggu segala langkah kita. “Kita semua harus membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya. (dil)
Quoted From Many Source
