TEMPO.CO, Jakarta – Calon presiden Hadiah Pranowo menyebutkan beberapa strategi pemberantasan korupsi jika memenangkan Pilpres 2024. Ganjar menyebut akan melakukan digitalisasi sistem keuangan dan membatasi transaksi tunai.
“Pertama, digitalkan sistem keuangan, dan digitalisasi benar-benar dapat menghemat uang Anda. “Transaksi uang itu sulit ditelusuri, makanya harus ada pembatasan. Kalau tidak salah 100 juta itu harus komitmen,” kata Ganjar saat memaparkan Program Penguatan Anti Korupsi Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung DPR. Gedung KPK, Rabu malam 17 Januari 2024.
Menurut Ganjara penganggaran elektronik dalam birokrasi hal itu menjadi tugas sistem pemerintahan. Selain itu, transparansi juga harus dipastikan agar sumber anggarannya jelas.
Transparansi birokrasi adalah suatu keharusan dan tentunya transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal usulnya dan anggaran yang benar-benar sampai ke pelaksana harus dikontrol oleh pejabat tertinggi, kata Ganjar. “Ini bagan yang dibutuhkan setiap hari, pemimpin melihat langsung kepemimpinan pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Selain itu, Ganjar juga akan menerapkan sistem koordinasi antarlembaga yang sudah ada. Menurutnya, aparat penegak hukum harus diberikan jaminan kekuasaan untuk menjalankan independensinya.
“APH mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan yang akan mengembalikan independensi KPK. Dan ketika komisi antirasuah sudah independen, maka penting untuk menjaga independensi dan integritas aparatur komisi antirasuah agar tidak ada yang bisa ikut campur, kata Ganjar.
Periklanan
Tak hanya itu, Ganjar juga akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk mendorong proses transparansi publik dalam penegakan hukum yang tidak mengintimidasi. Salah satu sistem yang digunakan adalah LHKPN.
“Penguatan LHKPN diatur dengan sistem kemasyarakatan yang menjamin kerahasiaan, bersifat anonim dan anonim berdasarkan catatan dan itu benar-benar terjadi.”
Sementara itu, Ganjar mengatakan, regulasi yang bersifat jera bagi pelaku korupsi merupakan hal yang perlu didorong untuk mengendalikan konflik kepentingan. “Kalau tidak memberikan efek jera, justru akan memiskinkan koruptor. “Saya kira Nusakambangan adalah tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.
Pilihan Editor: Masjid Negara Perintis Jokowi di IKN, mampu menampung 61.000 jemaah
Quoted From Many Source
